Pemkab Kotabaru Hadir FGD Tentang Strategi Fiskal Daerah Dalam Menyikapi Dana Transfer Tahun 2026

BANJARBARU - Kodoknews,- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discusion ( FGD) Strategi Fiskal Daerah dalam menyikapi dana transfer Tahun  2026 yang mana langsung dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan H Muhidin di Aula Auditorium Idham Chalid Banjarbaru. Kamis, (02/10/2025)

FGD pada hari ini  membahas tentang pengelolaan keterbatasan anggaran menjadi momentum untuk memperkuat  tata kelola fiskal yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Gubernur Kalsel H Muhidin menyampaikan arahan didepan para kepala daerah atau yang mewakili, hari ini FGD sangat penting dan strategis ini dapat terlaksana demi keberlangsungan pembangunan daerah Kalimantan Selatan

Pada kesempatan yang baik ini saya  menyampaikan apresiasi  dan terimakasih  atas kehadiran para Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda , serta para kepala SKPD yang mengikuti kegiatan FGD pada hari ini. Saya menyerukan untuk seluruh kepala daerah agar mengurangi kegiatan kegiatan yang tidak penting seperti perjalanan dinas, hibah dan lain lain, fokus dan fokus kegiatan yang prioritas dan strategis.

Lanjut Gubernur, apabila melaksanakan kegiatan tahun/jamak multiyears maka diharapkan administrasi yang baik dalam pelaksanaan dan melihat kembali regulasi, apakah cukup dengan persetujuan DPRD atau ada peraturan yang harus meminta izin kepada kementrian atau lembaga tertentu. Baru baru ini, telah terbit surat Kementrian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 per tanggal 23 September 2025 yan menyampaikan adanya perubahan signifikan terhadap alokasi dana transfer daerah.

jika sebelumnya rancangan pendapatan daerah anggaran tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 9.42 triliun, maka setelah penyesuaian total pendapatan daerah turun menjadi Rp. 7.42 Triliun..

"Jadi, secara khusus dana transfer pusat kedaersh juga mengalami penurunan yang sangat dratis"Kata Gubernur kalsel.

Gubernur kalsel juga menyampaikan rincian alokasi dana trasfer ke daerah. Untuk Kalsel dari  4.5 Triliunan kurang 2,2 triliunn menjadi 2.3 trliun atau (-48,36℅). sedangkan Kota Banjarmasin dar 1,4 triliun menjadi kurang 390 Milyar menjadi 1 triliun. Untuk Kabupaten Kotabaru sendiri dari 2.4 triliun dikurang 692 milyar menjadi 1.7 triliun (-28, 41%), Tanah Bumbu dari 2,8 Triliun kurang 1,4 triliun menjadi 1,4 triliun (-49.72%), Tabalong dari 2,3 triliun menjadi 1,3 triliun atau (-42,76%).

 Sedangkan Kabupaten Banjar dari 2,1 triliun menjadi 1,6 triliun, Barito Kuala  dari 1,4 triliun turun menjadi 1,1 triliun. Untuk Hulu Sungai Selatan dari 1,3 triliun  menjadi 1,1 triliun, Hulu Sungai Tengah dari 1,2 triliun turun menjadi 1 triliun, Hulu Sungai Utara 1,3 triliun kurang 167 milyar menjadi 1,3 triliu (-12,90%), Kota Banjarbaru dari 996 milyar kurang 349 milyar menjadi 616 (-36,22%).

Sedangkan dari Tanah Laut dari 1,8 triliun menjadi kurang 465 milyar menjadi 1,3 triliun (-27,40%), untuk  Kabupaten Tapin dari 1,6 triliun kurang 438 milyar menjadi 1,1 triliun (-27,17%).

“ Penurunan ini tentu saja menuntut kita untuk lebih cermat dalam Menyusun strategi fiskal ke depan, agar pembagunan tetap berjalan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik”harapnya.

Saat diminta statement, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru H Eka Sapruddin, AP, yang mana pada hari ini mewakili Bupati Kotabaru mengatakan, sesuai penyampaian narasumber ada 2 dua metode yang kita tangkap menaikan pendapatan dan mengurangi belanja, jadi upaya pertama pasti mengurangi belanja kita sesuaikan dengan pendapat yang ada, tetapi tidak menutup juga  untuk kita upayakan agar bisa meningkatkan pendapatan.

“Yang jelas menyesuaikan pagu hasil akhir, berapa nanti kesepakatan antara DPRD dan untuk menjadi APBD murni maka disitu nanti kita sesuaikan dengan belanjanya” katanya. 

Dikatakan Sekda lagi, ini adalah intruksi  untuk mengurangi belanja kita dan sesuaikan dengan pedapatan, karna jika pendapatan berkurang otomatis belanja kita juga berkurang, tapi kita akan meminta yang mana strategis akan kita pertankan.

“ Pemerintah akan mengambil langkah langkah ikut dengan provinsi menyuarakan catatan kepemerintah pusat, semoga tidak ada lagi ada pemangkasan ditahun yang akan datang” jelasnya.(Kodoknews0