Empat Kepala Dirjen tersebut adalah kepala Dirjen Bea dan Cukai Indonesia Bagian Kalimantan Selatan, Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Dirjen Pajak Bagian Kalimantan Selatan, Dirjen Kekayaan Negara Bagian Kalimantan, dan Ketua Persatuan Bank Milik Pemerintah Daerah (Perbamida).
"Kami menyambut baik apa yang di lakukan oleh kementerian untuk sinkronisasi data keuangan pusat dan daerah," kata Said Jafar di Kotabaru, Kamis
Bupati menyampaikan, penyelarasan anatara keuangan pusat dan daerah sebagai implementasi program yang berhubungan dengan Strategi Kementerian Keuangan dalam mendorong Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah melalui peran Regional Chief Economist.
Dorongan implementasi hubungan keuangan pusat di daerah sangat di perlukan sebagai upaya meningkatkan keselarasan kebijakan fiskaln asional dan regional serta harmonisasi
pembangunan daeran dengan program
prioritas nasional.
"Kami akan terus mendukung upaya itu untuk penyelarasan sistem keuangan daerah," ujarnya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bagian Kalimantan Selatan Kusumawardhani menyampaikan, penyelarasan program DJKN dengan Pemerintah Daerah Kotabaru sebagai upaya dorongan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota setempat.
"Di Kotabaru banyak sumber PAD yang bisa di maksimalkan," kata Kusumawardhani.
Dia pun memaparkan sektor pariwisata yang di kembangkan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu bagian dari peningkatan PAD.
Lebih lanjut, ia juga menggambarkan potensi PAD yang bisa di kembangkan dari sektor perkebunan dan pertambangan sebagai opsi pilihan yang memiliki prospek menaikkan PAD Daerah.
"Karena itu kami memberikan gambaran agar hal itu bisa dimaksimalkan dengan tetap mengacu pada sistem yang ada," pungkas Kusumawardhani.(Jael/Kodoknews).
0 Komentar
Terimakasih atas kunjungan anda ke website kami semoga bermanfaat