Sekda Kotabaru Membuka Secara Resmi TLHP Semester 1 Tahun 2022

Kodoknews, Kotabaru - H Said Akhmad selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru membuka secara resmi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ( TLHP ) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI )  Semester 1 Tahun 2022 di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Rabu ( 23/3/2022).

Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut ini melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal dan merupakan bagian dari audit BPK RI dan sebagai pendamping dalam pemeriksaan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat .

Sekretaris Daerah Kotabaru   H Said Akhmad menyampaiakan  dalam sambutanya,melalui pasal 20 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2014 menyatakan bahwa tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI disampaikan oleh  Pejabat kepada BPK RI selambat  lambatnya 60 Hari setelah LHP ini diterima.

“Acara percepatan penyelesain tindak lanjut hasil pemeriksa BPK  RI semester satu dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan persentase, di mana saat ini masih banyak rekomendasi yang belum tuntas ditindak lanjuti SKPD sampai dengan Semester II tahun 2021, Jelas Sekda Kotabaru”.

“Dikatakan Sekda Kotaabaru  lagi, bahan Dokumen yang disampaikan  oleh skpd dalam acara pada tanggal 23 dan 24 Maret 2022 ini akan diteruskan ke acara Rekonsilasi Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan Bulan Juni tahun ini, Katanya.

Saya himbau kepada seluruh kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru, kami berharap agar bisa meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan dengan lebih baik lagi, salah satunya adalah dengan menindak lanjuti temuan  dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, baik Rekomendasi yang bersifat Administrasi ataupun Keuangan melalui kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan yang dilakukan Inspektur Kabupaten Kotabaru, tutupnya”.

Kepala Inspektur Kalimantan Selatan Akhmad Fydayeen mengatakan Ruangan Lingkup TLHP terbagi tiga item, pemeriksaaan Keuangan, pemeriksa kinerja, pemeriksa dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah  pemeriksaan atas laporan keunangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“ Adapun pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta  pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah, jelas kepala Inspektur Kalsel.

Suherman Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan pemamaparanya tentang Dasar Hukum, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD dan DPRD,serta Pemerintah.

Aspek Hukum dalam tindak lanjut Rekomendasi LHP BPK,  pejabat yang diketahui tidak melaksanakan tindak lanjut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pejabat juga wajib memberi jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi untuk dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut yang cukup kompeten, dan relevan serta telah diverifkasi oleh aparat pengawas intern, ungkap perwakilan BPK RI Prov Kalsel”.

Acara TLHP ini juga dihadiri Sekretaris Daerah, Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan. Inspektur Kalimantan Selatan, Kepala SKPD dan seluruh Peserta.